Oleh: hadilestari | Mei 20, 2009

APBN 2007 Tidak Tepat Sasaran

Media-Indonesia, 14 Januari 2008

JAKARTA–MEDIA: Belanja negara sebesar Rp771,1 triliun dalam APBN 2007 dinilai tidak tepat sasaran. Pemborosan anggaran sekitar Rp232 triliun habis untuk kebutuhan birokrasi dan tidak fokus pada kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kesehatan.

“APBN dan APBD 2007 belum dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara akhirnya lebih banyak diporsikan membayar hutang dan belanja birokrasi. Hampir seluruh departemen dan lembaga pemerintah, menghabiskan 60%-70% anggarannya untuk kebutuhan birokrasi,” kata Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam, ketika menjawab pertanyaan Media Indonesia, di Jakarta, Minggu (13/1).

Sekretariat Nasional Fitra mencatat, indikasi pemborosan dalam belanja birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat mencapai Rp102 triliun. Hal yang sama terjadi pada realisasi APBD 2007. Belanja birokrasi dalam APBD 2007 di 467 daerah yang mencakup 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota mencapai Rp130,4 triliun, atau menyedot 39% total dana APBD.

Cermin buruknya kualitas belanja pemerintah terlihat dalam besarnya porsi belanja birokrasi pada sektor utama yang seharusnya mendapat prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Arif menyebutkan, kedua sektor tersebut hanya mendapat Rp66,6 triliun atau 8,9% dari total belanja negara dalam APBN 2007.

“Dari Rp51,3 triliun (6,9%) anggaran pendidikan sebagian besar dihabiskan untuk birokrasi sebesar Rp29 triliun, gaji dan tunjangan Rp4,8 triliun dan perkantoran Rp2,7 triliun. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Departemen Pendidikan Nasional saja,” papar Koordinator Analisis FITRA Yeni Sucipto.

Padahal, ujar Yeni, banyak pihak yang mengharapkan pemerintah benar-benar menepati alokasi 20% APBN yang dialokasikan pada sektor pendidikan, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi APBN 2006 dan UU 13/2005. Paling tidak, sekitar Rp142,7 triliun APBN 2007 seharusnya dialokasikan untuk pendidikan.

“Bukannya naik, tapi alokasi pendidikan malah turun dari 8% di 2006 menjadi 6,9% tahun ini. Defisit dan utang ternyata masih dijadikan justifikasi pemerintah atas tidak terpenuhinya alokasi 20% itu,” imbuhnya.

Divisi Analisis Fitra Roy Salam menambahkan, pada umumnya belanja bantuan sosial dalam APBD didominasi kentalnya kepentingan politis kepala daerah.”Hal itu menyedot 4% atau sekitar Rp12,6 triliun dari total APBD,” kata dia.

Fakta yang sama terjadi pada kualitas belanja lembaga legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Analisis Fitra terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) DPR RI 2007 terungkap, sekitar Rp79,3 triliun atau 61% anggaran dewan habis untuk memenuhi kebutuhan ‘perut’ anggota DPR.

Arif menjelaskan, anggaran itu terbagi ke dalam tiga jenis kategori yakni gaji, honorarium dan tunjangan reguler (Rp190,82 miliar), tunjangan listrik, telepon, dan komunikasi intensif (Rp185,48 miliar), berbagai macam uang harian dan representasi (Rp257,3 miliar berbagai macam uang operasional dan transport (Rp87,53 miliar) dan tunjangan pengadaan tenaga ahli dan asisten (Rp92,4 miliar). Anggaran lembaga DPR tahun ini Rp1,85 triliun atau meningkat 40% jika dibandingkan dengan 2006 yang hanya Rp1,1 triliun.

Sejumlah item yang terindikasi memboroskan keuangan negara tercermin dalam kasus rencana pembelian komputer jinjing (laptop) bagi anggota DPR dan pembelian 550 unit mesin faksimile, yang sebenarnya tidak mendesak.

Pemborosan anggaran juga terjadi pada DPD RI yang mencapai 62% atau Rp134 miliar. Tidak jauh berbeda, anggaran lembaga penegakan hukum juga dinilai tidak tepat sasaran dan itu diperlihatkan dengan buruknya kinerja penegakan hukum tahun ini.

“Anggaran untuk penegakan hukum sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai, sarana dan prasarana kantor. Hal ini terlihat dari realisasi APBN Polri, kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Komnas HAM,” tutur Arif.

Departemen Keuangan (Depkeu) sendiri menyatakan, perkembangan kinerja APBN-P 2007 dinilai telah memuaskan. Depkeu menilai, kualitas belanja APBD juga meningkat, dalam beberapa tahun terakhir.

“Terdapat kenaikan belanja non-pegawai (belanja modal) pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas belanja APBD,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, ketika memaparkan kinerja Depkeu, Desember 2007.

Realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp724,2 triliun (19,2% PDB), atau lebih tinggi 4,3% dari targetnya dalam APBN-P 2007. Sementara realisasi belanja negara diperkirakan mencapai Rp771,1 triliun (20,4% PDB). (Zhi/OL-2)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: